PRABUMULIH – Wali Kota Prabumulih H. Arlan bersama Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, S.H., M.Si., menghadiri Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia secara virtual, yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota Prabumulih.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPK RI melalui Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V ini dipimpin langsung oleh Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Hidayat. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan tahapan serta timeline pemeriksaan LKPD Tahun 2025 yang telah dimulai sejak awal tahun.
Widhi menyebutkan, proses diawali pada Januari 2026 melalui komunikasi teknis dengan pemerintah daerah guna memastikan kesiapan dokumen. Selanjutnya, pada Februari hingga pertengahan Maret dilakukan pemeriksaan pendahuluan yang mencakup pemahaman pengelolaan keuangan daerah, penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta identifikasi area berisiko.
“Memasuki akhir Maret 2026, sebanyak 16 pemerintah daerah telah menyampaikan laporan keuangan unaudited tepat waktu. Tahapan berikutnya adalah Entry Meeting yang dilaksanakan pada 2 April 2026,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital serta disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, daerah yang mampu menjaga transparansi, disiplin, dan kualitas belanja akan lebih mandiri serta mampu mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Prabumulih H. Elman, S.T., M.M., Kepala BPKAD, Inspektur Kota Prabumulih, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, serta Sekretaris DPRD Kota Prabumulih. (*)
