PRABUMULIH – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Prabumulih kembali menggelar Rapat Paripurna Tentang Penyerahan Rekomendasi LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Wali Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna Kota Prabumulih, Rabu (07/05/25).
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Den Victoria, SH,. M.si didampingi Wakil Ketua 1 H. Aryono dan Wakil Ketua 2, Ir Dipe Anom serta dihadiri Wakil walikota Prabumulih, Franky Nasril,. S.kom,., MM,. dan anggota DPRD Prabumulih serta kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemkot Prabumulih itu berlangsung khidmat.
Ketua DPRD Prabumulih, H. Deni Victoria, SH,. M.si dalam kesempatan itu mengakui hasil kinerja dan capaian sejumlah program pembangunan sudah di lakukan oleh Pemkot Prabumulih di tahun 2024 dengan tepat waktu seraya mengapresiasi setinggi tingginya atas capaian kinerja tersebut dan diharapkan bisa ditingkatkan lagi.
“Untuk keberhasilan capaian sejumlah program pembangunan dan kinerja Pemkot Prabumulih, harus terus di pertahankan agar ke depan semakin lebih baik lagi, khususnya capaian prestasi yang sudah di capai selama ini,” ucap Dv
Ia berharap dengan adanya rekomendasi tersebut kedepan pemerintah dapat lebih baik lagi dalam menjalankan program kerja yang telah disusun dan juga lebih meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. “Rekomendasi itu hendaknya jadi bahan evaluasi dinas-dinas kedepannya agar lebih baik lagi,” harapnya.
Sementara, Wakil Walikota Prabumulih, Franky Nasril mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi dari jajaran DPRD Prabumulih yang disampaikan dalam paripurna tersebut.
Selain itu, salah satu Anggota DPRD Kota Prabumulih Hartono Hamid Fraksi Partai Hanura saat membacakan berkas rekomendasi atas LKPJ Wako 2024 memuji dan mengapresiasi kinerja komisi dan fraksi DPRD yang sudah memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Wako 2024 seraya memberikan saran ke sejumlah SKPD untuk menggunakan anggaran tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Dengan demikian diharapkan tidak ada permasalahan dikemudian hari, selain itu harus ada koordinasi yang baik terkait pembangunan di tiap sekolah sehingga mutu kualitas bangunan bisa di pertanggung jawabkan dan juga di dinas dinas lainnya,” pungkasnya. (ADV)
